9 Kelompok Masyarakat Sasaran KPU Dalam Kegiatan Sosialisasi Pemilu

290115_workshop_sos_parmas3
Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik mengutarakan, setidaknya terdapat 9 (Sembilan) kelompok masyarakat yang perlu diperhatikan oleh KPU dalam upaya meningkatkan kualitas sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu), Kamis (29/1). 
 
“Kita akan menghadapi pilkada (pemilihan kepala daerah), dimana tanggung jawab kampanye banyak ada ditangan penyelenggara pemilu untuk membuat dan menyebarkan alat peraga kampanye, serta melakukan program sosialisasi lainnya. Ini harus dilakukan dengan hati-hati. Saya mencatat, paling tidak ada 9 kelompok yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sasaran sosialisasi yang akan dilakukan,” tuturnya dalam acara workshop penyusunan grand design sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat di gedung KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta.
 
“Pertama, kita harus memetakan daerah mana saja yang tingkat partisipasi pemilihnya dibawah rata-rata pemilih secara nasional, 75% untuk pileg, 71% untuk pilpres. Kedua, kita harus mengadvokasi kelompok masyarakat pada daerah terisolir yang rawan manipulasi. Ketiga, kita perlu memetakan daerah yang dalam penyelenggaraan pemilu lalu bermasalah, terutama yang melibatkan penyelenggara pemilu. Yang keempat, daerah yang disinyalir memiliki transaksi money politics tinggi,” jelas Husni.
 
Selain keempat kelompok masyarakat tersebut, Husni menyebutkan ada empat kelompok lain yang keikutsertaannya dalam pemilu wajib diberi fasilitas. Antara lain kelompok marjinal, kelompok penyandang disabilitas, pemilih pemula, dan para tokoh masyarakat.
 
“Kemudian ada kelompok masyarakat marjinal, misalnya kelompok masyarakat yang terbentuk akibat konflik, atau kelompok yang termarjinalkan. Keenam yang perlu kita cermati, adalah kelompok masyarakat disabilitas, yang dalam pemilu 2014 lalu menyuarakan belum mendapat fasilitas baik, kemudian juga pasien rumah sakit yang menjalani perawatan khusus. Ketujuh adalah kelompok pemilih pemula, terutama mereka yang tidak mengenyam pendidikan formal. Kedelapan, mereka yang  menjadi opinion leader, para tokoh masyarakat ini perlu kita beri sosialisasi betapa pentingnya pemilu berkualitas, sehingga kemudian, beliau dapat memberikan pencerahan kepada lingkungannya,” urainya.
 
Kelompok terakhir yang perlu diberi fasilitas dan perlu dijadikan mitra dalam penyebarluasan informasi sosialisasi pemilu adalah media massa. “Kita jangan lupa akan keterbatasan KPU dalam menjangkau masyarakat, kita butuh media yang dapat menduplikasi informasi penting dari penyelenggara untuk bisa sampai ke masyarakat,” lanjut Husni.
 
Kegiatan sosialisasi pada 9 kelompok tersebut, menurut Husni perlu dilakukan secara baik sebelum memasuki tahun tahapan pemilu, sehingga tidak mempengaruhi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh para peserta pemilu.
 
Ia berharap, kegiatan sosialisasi tersebut dapat melahirkan komunitas yang peduli akan penyelenggaraan pemilu berkualitas, sehingga muncul motivasi untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu.
 
“Kita berharap dengan gencarnya sosialisasi yang nanti dilakukan, muncul satu kegiatan kerelawanan dari masyarakat yang termotivasi untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Karena KPU memerlukan regenerasi penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat TPS, PPS dan PPK yang memiliki kompetensi, semangat baru, dan motivasi baru,” ujar Husni.(ris/red. FOTO KPU/ieam/Hupmas)
sumber: http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3704/9-Kelompok-Masyarakat-Sasaran-KPU-Dalam-Kegiatan-Sosialisasi-Pemilu

Pemilu Yang Aksesibel Mewujudkan Hak Politik Penyandang Disabilitas

Pemilu_Untuk_Semua1
Jakarta, kpu.go.id- (27/1) Pada praktik demokrasi di banyak negara, penyandang disabilitas menghadapi beberapa masalah dalam menggunakan hak politiknya. Meskipun hak-hak mereka telah dilindungi dengan berbagai instrumen hukum Internasional seperti CRPD (Convention on The Rights of Persons With Disabilities), pada kenyataannya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan akses bagi para penyandang disabilitas pada pemilu.
 
Menurut data Pusat Data Informasi Nasional (Pusdatin) dari Kementerian Sosial,  jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 4,8 persen dari 240 juta penduduk Indonesia (BKKBN, 2013). Namun, jumlah ini jauh beda dengan data The World Report on Disability yang dibuat The World Health Organization yang memperkirakan data penyandang disabilitas 15% dari jumlah total penduduk dalam suatu negara.
 
Data ini lebih logis ketika kita melihat faktor-faktor penyebab disabilitas di Indonesia yang disebabkan oleh bencana alam, penyakit-penyakit berat, kecelakaan lalu lintas, serta kemiskinan dan masalah kesehatan reproduksi terutama angka kematian ibu yang termasuk salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Data penyandang disabilitas di Indonesia bisa dipastikan antara 10% sampai 15% dari total jumlah penduduknya.
 
Sebagai warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya. UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam pemilu. Undang-Undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pemilu.
 
Usaha dalam memenuhi hak suara penyandang disabilitas pun sudah diperjuangkan dan berbagai masukan perihal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu sudah dilayangkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasilnya, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2014 lalu menjadi salah satu isu yang cukup diperhatikan.
 
Dalam rangka memantau akses pemilih bagi penyandang disablitas, dibentuklah General Election Network for Disability Access (AGENDA) pada 2011 yang diprakarsai oleh The International Foundation for Electoral Systems (IFES), Jaringan Pemilih Pendidikan untuk Rakyat (JPPR), dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). 
 
Jaringan Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas (AGENDA) adalah gabungan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di Asia Tenggara, dipimpin oleh PPDI, yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan akses penyandang disabilitas di Asia Tenggara dalam menggunakan hak politiknya, termasuk hak pilih dan hak dipilih. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengajak berbagai organisasi lokal dan regional  untuk berbagi pengalaman dan membentuk sebuah wadah konsultansi yang terorganisir. 
 
Proyek ini telah membangun jaringan kerja sama yang kuat antara OPD dan ormas yang berkiprah di pemantauan dan penguatan proses pemilu di Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan juga Myanmar. 
Risnawati Utami, Disability Rights Advisor AGENDA mengatakan, setelah melakukan dua tahun penelitian, AGENDA mendapatkan sejumlah temuan dari hasil penelitian terkait masalah penyandang disabilitas melalui berbagai kegiatan meliputi pengawasan, penelitian dan regional dialogue.
 
“Regional Dialogue berfungsi sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman terbaik mereka yang tidak hanya berasal dari daerahnya, namun juga dari luar daerah lain yang mempertimbangkan pengembangan dalam aksesibilitas pemilu dan kesetaraan hak disabilitas,” katanya.
 
Selain itu, Regional Dialogue ini akan mendukung upaya peningkatan hak pilih para penyandang disabilitas di tingkat regional dan nasional. Mengingat adanya fakta dari hasil penelitian AGENDA bahwa turn out voters with disabilities masih sangat rendah karena faktor stigma dan diskriminasi (nilai-nilai sosial budaya) serta lemahnya kebijakan yang memihak kelompok penyandang disabilitas dalam hal partisipasi dan hak politik.
 
Masih lanjut Risna, dialog ini bukan hanya menjadi ajang pertukaran informasi dan pengetahuan tentang pemilu akses dan praktik-praktik terbaik yang bisa diimplementasikann oleh negara lain, tetapi juga membangun jaringan dan kerja sama yang kuat di tingkat regional bagi para stake holders di ranah implementasi pemilu, aksesibilitas, dan hak-hak penyandang disabilitas dalam hak politik dan partisipasi yang setara.
 
Ketua KPU, Husni Kamil Malik mengatakan, negara harus memiliki good will, tidak hanya  political will untuk memberikan hak dan keadilan bagi para penyandang disabilitas dalam proses penyelenggaraan pemilu. KPU terus berupaya melakukan banyak peningkatan kualitas yang signifikan dalam mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pemilu di Indonesia.
 
“Dan kami juga menyadari masih banyak hal yang harus ditingkatkan terkait isu disabilitas, salah satu isu yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu di seluruh belahan dunia. KPU sangat mendukung adanya pelaksanaan regional dialogue yang melibatkan berbagai negara agar kita dapat saling bertukar pengalaman untuk bisa terus memperbaiki peningkatan kapasitas KPU dalam pelayanan hak pilih untuk penyandang disabilitas,” ujar Husni Kamil.
 
Melanjutkan apa yang dihasilkan pada regional dialogue kedua di Bali, AGENDA kembali mengadakan Regional Dialogue ke-3 dalam rangka memajukan dan mendukung hak politik penyandang disabilitas di Asia Tenggara yang akan dilaksanakan pada 28 – 29 Januari 2015.
Konferensi ini akan menghadirkan ratusan peserta dari berbagai negara, termasuk organisasi-organisasi yang bergerak dalam isu penyandang disabilitas, pejabat dan pelaksana pemilu, serta perwakilan dari berbagai pemerintahan untuk mendiskusikan kebijakan dan metode terbaik dalam menjamin pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara. (AGENDA)
sumber: http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3697/Pemilu-Yang-Aksesibel-Mewujudkan-Hak-Politik-Penyandang-Disabilitas

KPU Demak Kantongi Penghargaan

Demak, kpudemakkab.go.id – KPU Kabupaten Demak berhasil mengantongi penghargaan dari KPU Propinsi Jawa Tengah pada kategori Transparansi Informasi Pemilu. Penghargaan itu diserahkan Ketua KPU Jateng, Drs. Djoko Purnomo, tadi pagi (22/12) di Aula KPU Provinsi Jateng. Acara dihadiri Forkompinda Jateng, Rektor Universitas di Semarang, beberapa Pimpinan Media serta seluruh komisioner KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Plt Ketua KPU Demak, Jessi Tri Joeni, S.Tr, MM menyampaikan, penghargan tersebut diperoleh karena KPU Kabupaten Demak dinilai memenuhi beberapa indicator yang dipersyaratkan dalam penilaian. Diantaranya, memiliki media online/website, pemutakhiran isi website, mengunggah DCT/DCS, mengunggah hasil rekapitulasi serta pelayanan terhadap permintaan informasi.

“KPU Demak memiliki media online berupa blog dengan alamat kpudemak.wordpress.com. Media online ini memberikan informasi bagi pemilih terkait penyelenggaraan pemilu oleh KPU Kabupaten Demak. Dari informasi yang kami sajikan masyarakat dapat melakukan pengawasan sehingga diharapkan dapat meminimalisir kekurangan serta potensi pelanggaran pemilu,” jelasnya.

Jessi menambahkan, pemutakhiran blog juga dilaksanakan setiap saat. Seperti dengan menyajikan berita terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama tahapan berlangsung. Penyelenggaraan pemilu berbasis transparansi informasi juga diwujudkan dalam pelayanan  prima terhadap permintaan informasi. “PPID sebagai corong informasi dan desk informasi di lembaga kami senantiasa memenuhi setiap permintaan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, instansi lintas sektoral, peserta pemilu, serta stakeholder sepanjang informasi  yang diminta tidak terkategori informasi yang dikecualikan. Dalam melaksanakan tugas, kami senantiasa berpedoman pada UU NO 14 tahun 2012 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tukasnya.

Sementara itu, selain penghargaan transparansi informasi pemilu, penghargaan lain yang diberikan KPU Provinsi Jawa Tengah adalah kategori kreasi sosialisasi dan partisipasi pemilih,  daftar pemilih berkualitas, penyelenggaraan pemilu berintegritas, iklan layanan masyarakat kreatif dan pemilu akses. (*)

Media Sosialisasi Pilbup Demak 2011

[slideshow]

BERMACAM bentuk sosialisasi media cetak yang digunakan oleh KPU Kabupaten Demak, salah satunya adalah memanfaatkan Billboard/Baliho yang berada di titik-titik startegis yang tersebar dalam 14 Kecamatan di Kabupaten Demak (seperti tergambar dalam foto billboard di Alon-Alon Demak),  selain menggunakan billboard/baliho, KPU juga memaksimalkan sosialisasi Pilbup Demak 2011 kepada masyarakat dengan menggunakan media cetak lain seperti poster, flayer, brosur, buku panduan, Spanduk dan oneway vision (25/10). (Dafidh) Melihat foto selanjutnya>>