Bowo : KPU Merupakan Korban dari System

HUJATAN, cemoohan dan tuntutan yang terus menerus agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengundurkan diri pasca penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009 hingga sekarang ini sesungguhnya adalah merupakan akibat dari pelaksanaan demokrasi ‘cacat bawaan’ di Indonesia ini. Jadi, sebenarnya lembaga ini juga merupakan korban dari suatu sistem yang belum teruji kevalidannya.

Demikian dikemukakan Rakhmat Bowo Suharto, SH, MH, dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang selaku narasumber pada Diseminasi Hasil Pemilu 2009 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak di pendopo kabupaten setempat, Rabu (5/5) lalu. Hadir pula dalam acara pembukaan dan memberikan sambutan pada kegiatan tersebut, Bupati Demak, Drs H. Tafta Zani, MM.

Nara sumber lainnya pada acara dialog interaktif bertajuk “Memperkuat Integritas dan Profesionalisme Menuju Terwujudnya Demokrasi Yang Berkualitas” tersebut; Ketua DPRD Demak, H Muchlasin Daenuri, SE, MSi, Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, Siti Malikhatun Badriyah, SH, MH dan Ketua KPU Kabupaten Demak, Machmud Suwandi, S.Ag, MH.

Dengan jumlah partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) yang sebegitu banyak, menjadikan surat suara menjadi sangat lebar dengan pencantuman nama caleg menggunakan huruf berukuran kecil, serta dengan menggunakan cara penandaan model baru (mencontreng, mencentang-red) adalah bukan pekerjaan mudah dilakukan bagi pemilih. Belum lagi regulasi peraturan yang datang bergonta-ganti, makin membuat pusing pemilih.

“Wajar jika pemilu ini disebut dan terkenal sebagai pemilu yang terumit dan terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia”, papar Rakhmat Bowo.

“Maka adalah tepat, tema yang dipatok oleh panitia diseminasi ini, bahwa penyelenggara pemilu hendaklah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi, yakni satunya kata dengan perbuatan, dan profesional, yakni orang-orang yang memiliki ketrampilan atau keahlian mumpuni untuk melaksanakan aturan main yang diamanatkan undang-undang”, tegasnya.

“Jadi sesungguhnya berat juga tugas KPU itu. Sudah gaji kecil dan tidak pernah naik-naik, masih ditambah harus berani menghadapi unjukrasa dan gugatan peserta pemilu, baik parpol maupun pasangan balon bupati/walikota», tambah Rakhmat Bowo. (mac)

Mungkin Anda juga menyukai