Malikhatun : KPU Selenggarakan Pemilu Sesuai Peraturan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilu Legislatif (Pileg/Pilwan), Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres), dan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada), Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) atau Pemilihan Walikota-Wakil Walikota (Pilwalkot), serta Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Tidak sedikit pun bergeser dengan peraturan dan perundangan yang ada, sehingga kalau masih ada hasil pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan-perundangan, mesti harus dicari penyebab ketidaksesuaian tersebut.

Demikian dikemukakan Siti Malikhatun Badriyah, SH, MHum, anggota Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah selaku narasumber pada Diseminasi Hasil Pemilu 2009 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak di pendopo kabupaten setempat, Rabu (5/5) lalu. Hadir pula dalam acara pembukaan dan memberikan sambutan pada kegiatan tersebut, Bupati Demak, Drs H. Tafta Zani, MM.

“Dalam hal penetapan kursi DPRD pun, KPU tetap berpedoman dengan peraturan yang berlaku. Jika terdapat perbedaan tafsir dengan putusan MA (Mahkamah Agung),  KPU menggunakan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang memang paling berwenang untuk mengkaji undang-undang”, jelas Malikh.

Selain masalah penetapan kursi yang ditanyakan oleh Sekretaris Partai Golkar, Suwarjo tersebut, diseminasi berlabel “Memperkuat Integritas dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu Menuju Terwujudnya Demokrasi Yang Berkuatitas” itu, makin bertambah hidup suasananya manakala empat orang peserta lainnya menanyakan soal-soal seputar; makna demokrasi dan money politic, partisipasi dan kesadaran pemilih, pemimpin yang amanat, dan produk pemilu yang berkualitas, serta kaderisasi parpol yang tidak jalan. (mac)

Mungkin Anda juga menyukai