MASALAH Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan masalah yang paling krusial dan selalu menjadi bidikan peserta pemilu, pasangan calon bupati/walikota dan pihak-pihak yang dirugikan untuk menggugat penyelenggara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hendaknya selalu mewaspadai masalah ini agar penyelenggaran pemilukada mendatang dapat berlangsung tertib, aman dan lancar, serta selamat dari jeratan hukum.

Demikian dikemukakan Bupati Demak Drs H Tafta Zani, MM dalam sambutan pembukaannya pada kegiatan Diseminasi Hasil Pemilu 2009 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, di pendopo kabupaten setempat, Rabu (5/5). Kegiatan berlabel “Memperkuat Integritas dan Profesionalisme Menuju Terwujudnya Demokrasi Yang Berkualitas” tersebut, dihadiri sekitar 300 orang peserta dari berbagai elemen masyarakat; birokrat, LSM, ormas pemuda dan keagamaan, pimpinan parpol, tokoh masyarakat, pengurus Organisasi Intra Sekolah (OSIS) SMA/SMK/MA, santeri, dan wartawan.

“Apalagi di sini baru saja dilakukan sensus penduduk, mungkin saja terjadi perbedaan angka dalam penetapan pemilih. Sebab, bisa juga bukan penduduk Demak tercatat dalam sensus. Padahal dalam pemilukada, hanyalah penduduk kabupaten bersangkutan yang mempunyai hak pilih dengan dibuktikan adanya NIK (Nomor Induk Kependudukan-red)”, papar bupati.

Sebaliknya, lanjut bupati, bisa juga penduduk asli justru tidak memiliki NIK karena sesungguhnya penerbitan NIK tersebut berkaitan dengan keaktifan seseorang untuk mengurusnya. Meskipun penduduk asli dan tercatat sebagai penduduk setempat, tetapi bila yang bersangkutan tidak mengurus kependudukannya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka ia tetap tidak memiliki NIK. Untuk itu perlu KPU pro aktif untuk menyosialisasikannya secara dini agar masalah DPT ini benar-benar menjadi valid. (mac)

4 Thoughts to “Bupati Demak minta KPU mewaspadai DPT”

  1. susilo utomo undip

    Kalau kita mau bicara ttg pilkada yang berkualitas, tentunya ada 2 hal yang perlu diperhatikan; 1).proses pilkada dan 2)sistem pilkada. Proses pilkada menyangkut kesiapan KPU Demak (DPT, Anggaran, pembentukan panitia PPK,PPS dan hal-hal lain yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pilkada. Sistem pilkada menyangkut aturan-aturan yang berkaitan dengan pilkada. Persoalan kisruhnya DPT yang sering muncul dalam setiap event pemilu (Pileg, pilpres dan pilkada) disebabkan oleh sistem administrasi kependudukan kita yang amburadul dan kewenangan KPU dalam menentukan DPT sebenarnya berasal dari Direktorat jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri untuk Pusat dan untuk KPU Kab/Kota merupakan hasil kerja kantor/Dinas Catatan Sipil/kependudukan. Jadi sebenarnya sumber kekisruhan DPT bukan terletak pada KPU tapi pada kantor Capil/kependudukan, yang tidak jarang data pemilihnya udah kedaluwarsa. Untuk itu Kpu Demak perlu melakukan upgrade data dengan membandingkan DPT terakhir Pilpres 2009 dengan DP4 yang diterima dari kantor Capil/kependudukan. Selamat bekerja KPU Demak.

    1. Machmud

      Saran, masukan dan petunjuk, serta informasi-informasi yang sangat berguna untuk perbaikan dan kebaikan serta kemajuan demokrasi kami perhatikan untuk bisa dijadikan referensi melangkah ke depan.

      Terima kasih.
      (Machmud Suwandi)

  2. Machmud

    Semua saran, masukan kami jadikan bekal untuk bisa melangkah lebih baik.

    Terima kasih.
    (Machmud Suwandi)

  3. Machmud

    Betul! Kami pun tidak akan mau terperosok pada lobang yang sama!

    Terima kasih.
    (Machmud Suwandi)

Comments are closed.