Bupati Demak minta KPU mewaspadai DPT

MASALAH Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan masalah yang paling krusial dan selalu menjadi bidikan peserta pemilu, pasangan calon bupati/walikota dan pihak-pihak yang dirugikan untuk menggugat penyelenggara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hendaknya selalu mewaspadai masalah ini agar penyelenggaran pemilukada mendatang dapat berlangsung tertib, aman dan lancar, serta selamat dari jeratan hukum.

Demikian dikemukakan Bupati Demak Drs H Tafta Zani, MM dalam sambutan pembukaannya pada kegiatan Diseminasi Hasil Pemilu 2009 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, di pendopo kabupaten setempat, Rabu (5/5). Kegiatan berlabel “Memperkuat Integritas dan Profesionalisme Menuju Terwujudnya Demokrasi Yang Berkualitas” tersebut, dihadiri sekitar 300 orang peserta dari berbagai elemen masyarakat; birokrat, LSM, ormas pemuda dan keagamaan, pimpinan parpol, tokoh masyarakat, pengurus Organisasi Intra Sekolah (OSIS) SMA/SMK/MA, santeri, dan wartawan.

“Apalagi di sini baru saja dilakukan sensus penduduk, mungkin saja terjadi perbedaan angka dalam penetapan pemilih. Sebab, bisa juga bukan penduduk Demak tercatat dalam sensus. Padahal dalam pemilukada, hanyalah penduduk kabupaten bersangkutan yang mempunyai hak pilih dengan dibuktikan adanya NIK (Nomor Induk Kependudukan-red)”, papar bupati.

Sebaliknya, lanjut bupati, bisa juga penduduk asli justru tidak memiliki NIK karena sesungguhnya penerbitan NIK tersebut berkaitan dengan keaktifan seseorang untuk mengurusnya. Meskipun penduduk asli dan tercatat sebagai penduduk setempat, tetapi bila yang bersangkutan tidak mengurus kependudukannya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka ia tetap tidak memiliki NIK. Untuk itu perlu KPU pro aktif untuk menyosialisasikannya secara dini agar masalah DPT ini benar-benar menjadi valid. (mac)

Mungkin Anda juga menyukai