Oleh:
Machmud Suwandi, S.Ag, MH
Komisioner KPU Kabupaten Demak

GOLPUT atau Golongan Putih adalah orang-orang (warga negara) yang mempunyai hak suara tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (pemilu) karena berbagai alasan. Mereka menganggap pemilu adalah penyelenggaraan pemilihan umum bohong-bohongan, tidak demokratis, dan hanya untuk melanggengkan kekuasaan, serta hanya sarana untuk menghambur-hamburkan anggaran belanja negara saja.

Oleh karenanya, mereka menganggap pemilu tidak bermanfaat bagi masyarakat dan hasilnya tidak membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Maka, mereka ini memutuskan untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) alias tidak mengikuti pemilu.

Sesungguhnya, bukan hanya mereka saja yang dinamakan golput. Akan tetapi orang-orang yang merasa kecewa terhadap pemimpin yang tidak amanah, yang bingung menyaksikan manuver/ulah pemimpin, yang muak terhadap perilaku politisi, yang ‘melakukan pemberontakan’ jiwa terhadap ketidakcocokan lingkungan, tidak ada kepercayaan terhadap calon, dan mereka yang memiliki sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang lain kemudian merefleksikannya dengan tidak menggunakan hak pilihnya. Orang-orang tipe inipun dapat digolongkan sebagai golput.

Bahkan orang-orang yang memiliki sikap curiga, selalu menganggap politik itu kotor, semua politisi tak dapat dipercaya, rakyat selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa, dan setiap rejim selalu dipimpin orang tak amanah sehingga cenderung hopeless, memiliki perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintahan, selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan hanya menguntungkan penguasa, memiliki perasaan kehilangan nilai dan orientasi hidup, tak bermotivasi untuk mengambil tindakan berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada. Kelompok ini pun juga digolongkan sebagai pengikut mazhab golput.

Agak berbeda dengan golongan yang berikut ini. Meskipun jenis masyarakat ini juga sama-sama tidak memberikan hak suaranya pada pesta demokrasi, tetapi ketidakhadiran mereka ke tempat-tempat pemungutan suara bukan karena kesengajaan melainkan karena keterpaksaan belaka.

Mereka ini, adalah mereka yang tidak datang melaksanakan pemilu karena disebabkan oleh; kegiatan kuliah/kerja di luar wilayah daerah pemilihannya, tidak mengetahui jadwal pemilihan, bingung memilih, tidak mendapatkan surat panggilan, tidak terdaftar di daftar pemilih karena kelalaian petugas atau masyarakat yang tidak aktif, yang menganggap mencari nafkah lebih penting dari pada hadir saat pemilu. Mereka ini tidak dapat dimasukkan dalam kategori golput, meskipun masyarakat ini juga tidak mempunyai kontribusi atau andil dalam `memilih` pemimpin negeri ini, karena juga sama-sama tidak memberikan hak suaranya pada pesta demokrasi tersebut. Golongan ini sering disebut sebagai golput tak aktif.

Benang basah

Untuk meniadakan golput pada setiap penyelenggaraan pemilu, adalah perbuatan yang tidak mudahm bahkan sangat sulit, sia-sia dan bak menegakkan benang basah. Untuk mencapai suatu tatanan dan kemauan yang ideal untuk semua orang (yang dapat memuaskan seluruh warga dan segenap komponen yang ada dalam satu negara-pen), selalu akan kandas di tengah jalan karena berbagai faktor yang datang dari dalam maupun luar diri orang.

Yang dapat dilakukan untuk membuat tatanan negara yang demokratis, hanyalah dengan upaya meminimalisasikan jumlah golput. Antara lain dengan; memperbaiki sistem pembentukan penyelenggara dan pengawas pemilu yang; mandiri, akuntabel, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, efisien, dan efektif, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai tingkatan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), serta dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di berbagai tingkatan, sampai dengan Petugas Pengawas Lapangan (PPL).

Pemilu harus mampu menyelesaikan persoalan bangsa dan memberikan harapan baru, lebih diorientasikan kepada kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat tanpa terkecuali, lebih terbuka dan mampu merealisasi secara kongkret, dan bukan sebatas retorika penguasa tanpa ada fakta.

Prinsip pemilu adalah kebebasan, maka tidak ada ‘paksaan politik’ atau ‘wajib’ memilih partai tertentu. Pemilu adalah urusan dunia, dan harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Regulasi peraturan dan perundangan harus dibuat aspiratif dan akomodatif, dengan cara penandaan pilihan yang mudah dilakukan dan tidak membingungkan calon pemilih. Terbitnya peraturan-peraturan teknis pemilu harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sehingga informasi kepemiluan dapat tersebar sampai di tingkat paling bawah.

Hal-hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilu adalah, adanya tawaran pilihan (pemimpin/parpol) yang amanah (dapat dipercaya), yang tidak tercela (yaitu tidak hanya mementingkan diri dan kelompoknya), bertanggungjawab tentang apa yang menjadi kepemimpinannya, mencakup bertanggung jawab terhadap Allah SWT, diri sendiri, dan kepada yang dipimpin, serta menjaga kejujuran, mempunyai profesionalitas dan kemampuan dalam mengemban tugas dan fungsinya.

Pranata Modern

Harus diakui bahwa pemilu adalah pranata modern yang tidak dikenal dalam sejarah Islam. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa dengan segala perangkat perundangan dan kelembagaannya, pemilu bisa dianggap sebagai mekanisme yang dekat untuk memenuhi prinsip-prinsip pemilihan pemimpin dalam pengalaman Islam. Oleh karena itu, sikap dan tindakan golput seharusnya tidak perlu dilakukan. Pilihan golput hendaknya dimaknai sebagai gerakan politik untuk mengoreksi pemerintahan. Bahwa demokrasi tidak melegalkan seseorang untuk tidak memilih melainkan membebaskan orang untuk menentukan pilihannya. Maka harus dipahami bahwa di era reformasi tindakan golput adalah tindakan tidak benar, dan ketika orang bertindak golput berarti mengkhianati demokrasi.

Walaupun golput tidak mempengaruhi legitimasi pemilu, tetapi keberadaannya bisa menciptakan citra rendahnya legitimasi pemerintah dan mendorong munculnya masyarakat yang antipati terhadap perkembangan politik yang dibangun dan mengancam nilai-nilai ideal demokrasi negara. Oleh karenanya, golput harus dikelola sebagai sistem pendidikan kritis rakyat dan bukan lagi untuk mengabdi pada kepentingan elit politik. Pendidikan kritis rakyat akan mengajarkan kepada warga negara, membela kepentingan dan hak warga negara. Karena itu, manakala sudah terpilih, kontrol atas mandat harus diambil oleh semua warga negara dengan nalar lintas partai dan lintas pilihan. (mac)