Oleh:
Machmud Suwandi, S.Ag, MH
Komisioner KPU Kabupaten Demak

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga unik dan menarik. Lembaga yang sistem kerjanya berbeda dengan lembaga lain. Lembaga yang pola kerjanya mirip dengan lembaga ; partai politik, militer dan instansi pemerintah atau birokrasi. Disebut mirip lembaga partai politik, karena pola kerjanya tidak dibatasi oleh jam dan hari kerja, yaitu menggunakan hari kerja sepenuh waktu, artinya hari kerja KPU tidak mengenal hari libur. Dikatakan mirip lembaga militer, karena kelembagaan KPU hirarchis sehingga setiap tugas dari atas bersifat komando yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditawar/ditolak.

Meskipun demikian, dalam hal pekerjaan yang bersifat administratip, KPU menggunakan jam dan hari kerja seperti kantor pemerintah atau birokrasi. Yaitu dengan menggunakan jam kerja dan hari kerja seperti yang diberlakukan oleh kantor pemerintah setempat. Itulah keunikan lembaga yang mengurusi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden-Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah.

Menarik ?

Lembaga ini dilihat sangat menarik, karena kerjanya temporer dan anggaran besar. Oleh karenanya keberadaan lembaga ini menjadikan kecemburuan orang (tentu yang dimaksud adalah orang yang belum pernah merasakan bekerja di KPU-red) selalu penasaran dan berkeinginan menjadi anggota KPU.

Pekerjaan lembaga ini disebut temporer, karena dalam lima tahun masa periodisasi keanggotaan KPU-nya, lembaga ini hanya melakukan 4 (empat) kali menyelenggarakan pemilu, yaitu pekerjaan untuk; memilih anggota dewan (dan DPD-red), memilih presiden dan wakil presiden, memilih guberbur-wakil gubernur, dan memilih bupati-wakil bupati atau memilih walikota-wakil walikota. Disela-sela pemilu tersebut, praktis KPU tidak mempunyai pekerjaan alias tidur dan menerima gaji tetap.

Anggaran besar, karena sebagaimana ditulis besar-besar oleh media massa, bahwa anggaran untuk kegiatan pemilu jumlahnya mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Lantaran kerja ringan dan anggaran besar itulah yang menjadikan siapa saja tergiur untuk bekerja di komisi pemilihan umum ini.

Dengan alasan tersebut di atas, wajarlah kalau ‘jabatan KPU’ menjadi rebutan orang. Wajar pula apabila beberapa hari kemudian yaitu setelah keanggotaan KPU terbentuk, para handai tolan mengatasnamakan lembaga kemasyarakatan atau alasan lain berdatangan menemui pimpinan lembaga tersebut sambil menyodorkan proposal permohonan sumbangan untuk kegiatan mereka. Bahkan tidak sedikit pula yang berterus terang minta syukuran.

Bukan hanya orang di luar KPU saja yang merasa cemburu, tetapi menjadi anggota KPU ini juga menarik minat staf KPU. Karena, hanya dengan modal ijazah sarjana dengan masa kerja 0 (nol) tahun, seseorang anggota KPU langsung mendapatkan gaji besar dan fasilitas banyak dari lembaga penyelenggara pemilu, melebihi gaji dan fasilitas yang diterima oleh staf/PNS yang telah lama mengabdi.

Realitanya ?

Tidaklah demikian kenyataan yang ada. Meskipun hanya penyelenggara pemilu 4 (empat) kali, tetapi hal-hal yang berkait dengan penyuksesan pemilu tersebut tetap harus dikerjakan dengan bekal yang tidak sedikit. Harus banyak refferensi, apalagi manakala regulasi kepemiluannya sangat banyak dan rumit seperti Pemilu 2009 lalu. Maka, boleh dikata siang-malam anggota KPU tidak pernah melihat keluarganya lantaran disibukkan oleh kegiatan yang sangat luar biasa padat dan banyak. Sehingga tidak ada kamus istirahat atau tidur mendengkur pada diri anggota KPU. Belum lagi bagi anggota baru, yang pada pascaterpilih/terlantik tidak ada pembekalan khusus dari KPU. Bisa tidak bisa, ya harus belajar sendiri.

Maka ketika ada anggota yang punya inisiatif ngangsu kaweruh kepada KPU lain yang mempunyai calon incumbent dan atau KPU yang mempunyai “masalah”, selalu dicurigai atau dianggap seperti study banding-nya anggota DPR, yaitu plesiran. Na’ūżu billāhi min żālik!

Berkait dengan anggaran besar, memang tidak dapat dipungkiri anggaran KPU itu besar. Akan tetapi anggaran itu sebenarnya bukan untuk kesejahteraan anggota KPU. Anggaran besar tersebut dikembalikan kepada masyarakat, yaitu untuk membayar honor petugas di lapangan, seperti; Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jumlahnya memang sangat banyak, serta untuk kebutuhan pengadaan/pengangkutan logistic pemilu seperti pembuatan/perbaikan kotak suara, bilik suara, surat suara, peralatan penandaan, tinta, ballpoint, spidol dan formulir-formulir kelengkapan/kebutuhan penyelenggaraan pemilu lainnya.

Semua penggunaan anggaran selalu terkontrol dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah yaitu Sekretaris KPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Urusan lelang pengadaan barang, dan lain-lain juga menjadi kewenangan dan tanggung jawab sekretaris KPU, yang nota bene adalah PNS.

Sedangkan wewenang anggota KPU adalah hanyalah sebatas pengambil kebijakan belaka bukan melaksanakan anggaran. Jadi, seorang ketua KPU pun sesungguhnya juga tidak pernah mengetahui ujudnya uang. Maka adalah salah besar kalau ketua KPU memiliki kewenangan luar biasa, apalagi kewenangan dalam menggunakan anggaran yang tersedia.

Uang kehormatan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia sebesar Rp 4.000.000 dipotong 5-15 % untuk pajak, dan anggota sebesar Rp 3.000.000 dipotong 5-15 % untuk pajak. Besaran uang kehormatan ini sebesar ini adalah berlaku sejak KPU pertama dibentuk (tahun 2003) hingga sekarang (tahun 2010). Melihat besaran uang kehormatan yang diterima tiap bulan dengan volume pekerjaan yang padat, berat dan besar, serta beban tugas dan tanggung jawab anggota KPU seperti tersebut di atas, masih adakah orang yang berebut untuk menjadi anggota KPU? Selamat merenung! (Machmud Suwandi)

4 Thoughts to “KPU Lembaga Unik dan Menarik”

  1. sasta

    Betul….betul…betul
    Saya menyadari betul sistem kerja di KPU yang tidak mengenal hari dan jam kerja karena di KPU Kendal sendiri menjelang coblosan 6 juni lalu, ditetapkan tiap sabtu masuk kerja dan tanggal merahpun tetap masuk ck…ck…ck. tegang menjelang hari H tapi setelah itu bisa sante lama karena ga ada kerjaan lagi

    1. machmud

      Tidak demikian, mas. Pasca pemilu, KPU harus membuat laporan hasil penyelenggaraan, melaporkan penggunaan anggaran dan mendokumentasi (mengarsipkan dokumen-dokumen pemilu). Kelihatan sante, karena pekerjaan itu bersifat internal (dikerjakan dalam kantor), dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat sehingga terkesan tenang (sante) dan tidak diopyak-opyak oleh parpol. Namun pekerjaan itu sesungguhnya juga tidak terlalu mudah, karena harus mengumpulkan data/kuitansi berbelanjaan barang/jasa yang berserakan. Dead line-nya dua bulan, namun prakteknya bisa sampai tiga bulan baru rampung. Apalagi jika sudah berurusan dengan PPS dan PPK, yang nota bene mereka sudah pada kembali ke tempat tugas asalnya masing-masing. Berat juga hlo mas.
      Machmud – Demak

  2. Machmud

    Tanggung jawabnya berat, e,,,, anunya gak brubah-ubah sejak delapan tahun silam. Maaf!
    Machmud – Demak

  3. kpudemak

    Tidak demikian yang sebenarnya. Pasca penyelenggaraan pemilu, KPU tetap melanjutkan tahapannya (yaitu tahap penyelesaian) dengan mengerjakan/membuat laporan hasil, penggunaan anggaran penyelenggaraan dan mengarsifkan dokumen-dokomen pemilu. Dari luar, memang kelihatan sante karena pekerjaan ini dikerjakan di dalam kantor dan tidak di-deadline serta diopyak-opyak parpol karena ini pekerjaan rutin dan tidak perlu dipublikasikan. Padahal, pekerjaan ini juga sangat menyita waktu dan tenaga. Harap maklum.
    Machmud – Demak

Comments are closed.