Oleh:
Machmud Suwandi, S.Ag, MH
Komisioner KPU Kabupaten Demak

MENGAPA kalau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, termasuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) lebih-lebih yang bersama-sama, melakukan studi banding ke luar negeri, kota atau daerah lain selalu disambut masyarakat dengan cibiran sinis ? Apakah sesungguhnya kesalahan mereka itu sehingga dicibir seperti itu? Demikian pula ketika anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ngangsu kawruh ke KPU kabupaten/kota lain juga mendapatkan sorotan serupa. Apakah kebijakan yang diambil itu ada yang salah? Di manakah kesalahannya tersebut?

Sebelum menghakiminya, sebaiknya kita cari makna dan arti yang tepat dari kata-kata; studi banding, piknik dan pelesir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Studi artinya penelitian ilmiah; kajian, telaahan. Banding, berarti; persamaan; tara; imbangan. Studi banding, berarti; suatu kajian ilmiah dengan mencari imbangan dari kasus yang sama atau serupa di lain tempat.

Sedangkan kata piknik, berarti; bepergian ke suatu tempat di luar kota untuk bersenang-senang dengan membawa bekal makanan dsb; bertamasya. Sementera kata pelesir, atau berpelesir, berarti; bersenang-senang; mencari kesenangan (kesukaan dsb); berjalan-jalan untuk bersenang-senang; tamasya; berpesiar. Kata pelesiran, artinya; pergi berpelesir; senang berpelesir; tempat berpelisir.

Kalau dikaitkan dengan tugas seorang wakil rakyat (anggota DPR) atau seorang penyelenggara pemilihan umum (KPU) yang mencari upaya terbaik dalam tugasnya, istilah atau kata manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada pejabat-pejabat terhormat yang sedang menghadapi ‘kebuntuan’ di tempat kerja mereka tersebut?

Belajar ?

Perlu dimaklumi bahwa mereka itu terpilih (dalam pemilu dan atau seleksi) sebagai anggota dewan (dan juga KPU-red) bukan karena disebabkan oleh keahlian yang mereka kuasai. Tetapi, anggota legislatif itu terpilih oleh sebab suara dukungan yang mereka kumpulkan dalam pemilu, dan atau anggota KPU tersebut terpilih oleh sebab dari ‘kekayaan pengetahuan’ yang mereka miliki dalam ‘mensiasati’ problematika kepemiluan. Maka wajar kalau setelah terpilih sebagai anggota legislatif atau KPU, mereka masih gagap terhadap permasalahan yang mereka hadapi.

Oleh karena sudah ‘terlanjur’ mereka terpilih sebagai anggota legislatif dan KPU, mereka pun harus mau bekerja sesuai prosedur dan tata cara lembaga tersebut, meskipun tidak sesuai dengan ilmu yang mereka miliki, dan harus ‘dipaksa’ bekerja di luar bidang keilmuannya.

Karena tidak satu item pun persyaratan yang mewajibkan calon anggota legislatif dan anggota KPU menguasai bidang khusus pada lembaga yang bakal di tempatinya. Maka akibatnya, seorang insinyur, dokter, ekonom, ahli hukum, dan lain-lain, atau pun seorang sarjana agama harus membidangi tugas di luar disiplin ilmunya.

Untuk bisa melaksanakan tugas ‘di luar keahliannya’ itu dengan baik, maka anggota legislatif dan KPU harus mau belajar, dengan menambal ‘kekurangan’nya. Cara belajar yang paling praktis dan efektif bagi anggota legislatif dan KPU itu bukan kuliah lagi di lembaga perguruan tinggi khusus. Bukankah sampai saat ini belum ada universitas yang membuka fakultas atau jurusan ke-DPR-an dan ke-KPU-an, atau jurusan ke-Legislatif-an dan Ke-pemilu-an? Cara belajar praktis dan efektis bagi anggota DPR dan KPU baru tersebut adalah dengan studi banding. Dengan cara itulah, kekurangan pengetahuan ‘skill’ tersebut akan cepat didapat dan dikuasainya.

Opini kejam

Suatu fakta yang tidak dapat dibantah, bahwa ketika seorang insinyur (ahli tehnik) atau sarjana ekonomi masuk dalam komisi pemerintahan. Apa yang terjadi dan apa yang dilakukan mereka di sana? Begitu juga manakala seorang agamawan atau seorang dokter ditempatkan oleh fraksinya di komisi pembangunan atau bagian anggaran, apa yang harus mereka lakukan di komisi atau bagian anggaran itu?

Demikian pula halnya di lembaga komisi pemilihan umum. Bagaimana seorang sarjana transportasi, sarjana agama, sarjana filsafatm sarjana ekonomi atau sarjana peternakan harus bekerja untuk mensukseskan pemilu yang sudah di depan mata? Baru saja diangkat (belum sampai ada pembekalan) mereka sudah ‘dipaksa’ menandatangani DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DCT (Daftar Calon Anggota Legislatif Tetap). Bagaimana seandainya data hasil kerja pejabat KPU sebelumnya tersebut invalid (cacat) ? Siapakah yang harus ‘digantung’ dan bertanggung jawab di depan pengadilan?

Tantangan kerja yang sarat konflik dan beban kerja yang berat ini, rupanya tidak disadari penuh oleh orang-orang di luar anggota legislatif dan KPU, sehingga dengan entengnya mereka mengatakan bahwa studi banding yang dilakukan anggota wakil rakyat dan anggota KPU adalah identik dengan piknik dan pelesiran, jalan-jalan bersenang-senang untuk menghabiskan anggaran (uang rakyat). Sungguh kejam opini mereka ini. Na’ūżu billāhi min żālik!. (Machmud Suwandi)

3 Thoughts to “STUDI BANDING, YES! PELESIRAN, NO!”

  1. Machmud

    sesungguhnya study banding dimaksudkan untuk penguatan kelembagaan. Namun yang kurang dipahami oleh pengelola anggaran, studi banding tidak menghasilkan output signifikan sehingga kesan yang muncul hanyalah pemborosan. Itulah yang fatal!

    terimakasih
    (Machmud Suwandi)

    1. Puji Utomo

      setuju. Hanya saja, itu sudah jadi realitas di sekitar kita, dan sangat sulit untuk kita menghentikannya. adakah cara konstruktif/strategis yang bisa meminimalisir. kan lebih baik duitnya untuk kaum margin di desa dan kota..???

  2. kpudemak

    Mudah-mudahan dapat meluruskan pengertian studi banding.

    Machmud-Demak

Leave a Comment