Oleh:
Machmud Suwandi, S.Ag, MH
Komisioner KPU Kabupaten Demak

DISCLAIMER, kata ini menjadi terkenal di jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jawa Tengah khususnya, sejak 15 Mei 2010 lalu. Tepatnya, semenjak kata tersebut dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2011 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di Hotel Muria Semarang.

Bukan lantaran disclaimer itu merupakan kata atau istilah baru. Bukan pula karena disclaimer itu kata asing. Akan tetapi, karena kata itu menjadi ‘kunci jawaban’ atas janji-janji petinggi KPU yang meresahkan teman-teman anggota KPU Kabupaten/Kota selama ini. Dengan hanya satu kata tersebut, perdebatan dan diskusi panjang tentang YA-TIDAK-nya kepastian adanya perbaikan kesejahteraan (baca: kenaikan) uang kehormatan anggota KPU menjadi jelas.

Dengan satu kata kunci tersebut, jawaban: positif ya atau positif tidak menjadi terang. Ini semua tergantung dan berpulang kepada lembaga KPU itu sendiri. Positif ya, ada kenaikan honorarium (maksudnya uang kehormatan) anggota komisioner dan positif akan direalisasikan pemerintah, manakala angka raport KPU sudah dapat berubah dari angka merah menjadi angka hitam atau biru. Positif tidak, akan ada kenaikan honorarium, manakala nilai angka ‘kerja’ KPU dalam buku raportnya masih tetap berwarna abang branang alias masih terjadi disclaimer seperti sekarang ini.

Sehingga, meskipun uang kehormatan komisioner kabupaten/kota sejak 8 (delapan) tahun silam tidak pernah berubah, yaitu sebesar Rp 3.000.000 atau Rp 4.000.000 per bulan (dipotong 5-15%), tidak satu pasal pun peraturan atau keputusan kementerian keuangan bisa merubah angka tersebut. Meskipun dengan cara menghiba bahwa harga barang kebutuhan hidup sudah bergeser membubung dan jajaran pegawai (sekretariat KPU) serta instansi lainnya sudah menerima kenaikan gaji 5-15% sejak Januari 2010 lalu. Jadi kuncinya, sekali lagi dari perubahan rapor KPU itu sendiri dari warna merah menjadi hitam.

Di mana letak disclaimer?

Agak sulit dicari memang, di mana letak disclaimernya KPU tersebut. Karena, pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009 lalu, KPU telah nyata-nyata berhasil mendudukkan para legislatif di tingkat kabupaten kota hingga pusat (Senayan-red) termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)nya.

Demikian pula Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 pun telah dilantik tanpa adanya komplain ‘ngotot’ dari pasangan calon (paslon) yang kalah. Pemerintah pun telah mengakui kesuksesan kerja keras lembaga lima tahunan tersebut.

Selain telah dilantiknya para anggota legislatif (termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah) dan Presiden-Wakil Presiden RI hasil Pemilu 2009 tersebut di atas, indikator kesuksesan kedua pemilu itu dapat dilihat dengan tidak adanya gugatan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Pertanyaan yang muncul sekarang, kalau hasil produk KPU sudah dapat diterima oleh masyarakat dan dinilai legitimate, mengapa justru produsennya (KPU) masih dikatakan disclaimer? Di mana letak disclaimernya KPU tersebut?

Ini adalah suatu keajaiban yang aneh. Suatu keajaiban yang sulit dinalar oleh logika siapa pun. Kalau KPU dikatakan disclaimer karena telah menghambur-hamburkan uang rakyat, di antaranya untuk TI (Teknologi Informasi) yang dianggap gagal lantaran putus di tengah jalan karena tidak seluruh perolehan suara pemilu legislatif berhasil dikumpulkan masuk cepat, menandingi hitung cepat lembaga lain, maka perlu ditelusuri lagi kasusnya di mana penyebab kemandegan atau kemacetan itu terjadi. Toh anggaran sudah dikembalikan karena tidak jadi dipakai habis.

Kalau disclaimer KPU terletak di DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang amburadul dan selalu berubah-ubah, masih ada tentara dan polisi masuk dalam DPT, maka perlu juga ditelusuri dimana trouble-nya sistem yang digunakan tersebut. Toh MK pun telah dapat memahami kesulitan KPU dalam pemutakhiran data pemilih tersebut. Lalu di mana letak disclaimer KPU tersebut ?

Gara-gara telat laporan?

Kalau soal laporan penyelenggaraan pemilu yang telat sampai pada pemerintah, bukankah aturan mainnya dapat ditelusuri kembali mengapa sampai dapat telat seperti itu. Bukan dengan cara digebyah uyah (digenerasilir), lalu memvonis kinerja KPU disclaimer dan komisioner KPU wajib dijatuhi ‘hukuman’ dengan dipecat (di-PHK sebelum masa baktinya habis), serta tidak berhak menerima kenaikan uang kehormatannya.

Kalau hanya soal terlambatnya laporan hasil pemilu, mestinya sekjen bisa menegur bawahannya. Artinya, jajaran Pegawai (PNS) KPU pun harus ikut bertanggungjawab karena soal lapor melapor (berkait dengan bidang administrasi) tersebut adalah merupakan bagian kegiatan dari kinerja sekretariat. Sudah semestinya dan seharusnya sekretaris melaporkan pelaporan-pelaporan tersebut, bukan justru membebankannya kepada komisioner, yang jumlahnya hanya 5 (lima) orang dan kadangkala komputer pun tidak disediakan lengkap untuk mereka.

Di sini diperlukan kearifan dalam penyikapan. Marilah sama-sama bercermin dengan kejujuran dan keadilan yang dibangun dengan manajemen yang sehat. Jangan hanya mencari enak dan benarnya sendiri mengabaikan kepentingan orang/pihak lain. Sebenarnya, sudah sejauh manakah sekretaris/sekretariat menjalankan fungsinya dalam memfasilitasi komisionernya? Sudah benarkah managemen yang dijalankan sekretaris/sekretariat dalam memfasilitasi komisionernya? Kalau masih belum sesuai, mari kita perbaiki bersama sistem dan managemennya. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain tanpa introspeksi atas kesalahan diri. Karena jika itu berlanjut, maka bisa juga terjadi buruk muka cermin di belah.

Korban politik ?

Keberadaan lembaga KPU ini sebenarnya adalah hasil ‘kesepakatan’ elite politik. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bukan hanya kelembagaannya yang telah ditetapkan, namun juga tata cara, jenis pekerjaan dan bahan-bahan yang harus dikerjakannya pun sudah ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga boleh tidak boleh, dan mau tidak mau KPU ini harus melaksanakan tugas dari sang boss. KPU ibaratnya sebagai tenaga buruh (pekerja) dan partai sebagai sang boss (majikan). Maksudnya, KPU itu hanya bekerja untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh partai politik selaku sang majikan.

Adapun pekerjaan yang diberikan kepada buruh itu melampaui undang-undang atau tidak, sang majikan pura-pura tidak tahu. Yang penting, apapun pekerjaan yang dia (boss) perintahkan, buruh harus melaksanakannya tanpa banyak omong.

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, sang buruh tidak boleh menggunakan alat atau sarana prasarana yang tidak direkomendasikan oleh sang majikan. Soal DPT misalnya, KPU harus menggunakan daftar pemilih dari pemerintah (disdukcapil), yang disdukcapil sendiri sebenarnya tidak meyakini kevalidan datanya. Akibatnya, setelah terjadi permasalahan di lapangan, KPU yang dijadikan bulan-bulanan kesalahan dan kemarahan peserta pemilu. KPU dikatakan tidak becus ngurus DPT, penyusunan DPT yang amburadul, orang sudah mati masih dicatat, dan anak kurang umur pun sudah dimasukkan DPT, dll.

Ketika melakukan pemutakhiran data pemilih pun, KPU masih dikata-katakan tidak serius dan berpihak pada suatu kepentingan sehingga masih ada tentara dan polisi yang tercantum dalam DPTnya. Padahal sesungguhnya, mereka pun mengetahui persis, bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) itu diumumkan di tempat-tempat strategis untuk dicermati bersama-sama. Mengapa mereka itu tidak komplain saat itu juga? Mengapa baru setelah partainya kalah dan calegnya tidak jadi, mereka baru berkoar-koar menyalah-nyalahkan KPU?

Demikian pula halnya dalam pemungutan dan penghitungan suara, KPU masih dituding melakukan penggelembungan dan atau pengempisan suara. Padahal sesungguhnya, mereka (parpol) juga hadir sendiri sebagai saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akan tetapi, mengapa baru menggugatnya di MK setelah calonya tidak duduk di kursi DPR? Mengapa tidak dulu-dulu, sebelum KPU menetapkan perolehan suara?

Dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan atau Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pun sesungguhnya KPU sudah bertindak netral, dengan memenuhi syarat berdasarkan rekomendasi peraturan dan perundang-undangan. Keberadaan mereka pun jauh-jauh hari sudah diketahuinya. Tetapi mengapa baru dipersoalkan saat pelaksanaan pemungutan suara?

Ketika KPU ‘dipaksa’ untuk melaksanakan materi undang-undang yang kemudian ‘dianulir’ oleh MK (tentang caleg jadi berdasarkan perolehan suara terbanyak). KPU juga dikata-katai tidak profesional dan tidak proporsional dalam pembagian kursi anggota legislatif. KPU itu dibentuk oleh undang-undang yang mereka bikin, tetapi mereka tetap tidak dapat menerima hasil kerja kerasnya. Masih dihujat-hujat, dan dikata-katain yang tidak-tidak. Sungguh, KPU itu sebenarnya adalah korban. Korban dari suatu sistem politik yang tidak edukatif, yang sampai hati pula tidak memberikan uang kehormatan yang pantas dan patut kepada keluarganya.

KPU ideal ?

Mengingat beratnya beban tugas yang harus dipanggulnya, idealnya keanggotaan KPU tersebut direkrut dari lulusan sarjana dari fakultas politik jurusan pemilu. Tetapi mana ada universitas dan perguruan tinggi di negeri ini yang berani membuka fakultas politik dan jurusan kepemiluan? Oleh karena tidak ada universitas/perguruan tinggi yang berani membuka fakultas politik jurusan kepemiluan, maka undang-undang pun hanya mensyaratkan calon anggota KPU serendah-rendahnya berijazah Sarjana Srata Satu (S-1). Resikonya, ya, tentu pelamarnya dari berbagai jurusan dan latar belakang yang beragam.

Sudah tahu begitu, ironisnya setelah mereka diterima sebagai anggota KPU, lembaga penyelenggara pemilu ini tidak pernah memberikan pembekalan tentang kepemiluan kepada anggota KPU tersebut. Sehingga mereka yang berlatar belakang teknik, ekonomi, hukum, sosial, bahkan sarjana agama pun harus belajar sendiri untuk bisa menyesuaikan tugas barunya tersebut.

Di lembaga penyelenggara pemilu ini, urusan keuangan dan administrasi memang diserahkan sepenuhnya kepada Sekretaris KPU, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat kepangkatannya. Sedangkan urusan kebijakan, menjadi kewenangan komisioner. Meskipun undang-undang telah mengaturnya begitu, namun tidak urung masih terjadi perbedaan persepsi juga dalam pelaksanaan di lapangan.

Rasa iri dan cemburu masih saja terjadi antara kedua bagian kelembagaan tersebut. Sekretaris/sekretariat yang merasa ‘lebih pintar’ karena telah bekerja sekian tahun, tiba-tiba ‘gaji’nya disalip oleh komisioner, orang yang baru bekerja 0 (nol) tahun di kantornya. Demikian juga komisioner (yang berasal dari LSM atau non PNS), oleh karena merasa dirinya sebagai ‘pimpinan’, mereka tidak dapat pula menerima ‘perlakuan/pelecehan’ dari sekretaris/sekretariat yang notabene posisinya di bawah ‘kekuasaan’nya.

Kalau kesenjangan ini tidak segera ‘ditengahi’ buntutnya tentu akan berakibat fatal, karena masing-masing tentu akan bersekukuh dengan kebenaran pendiriannya. Ke depan, sekretaris/sekretariat KPU hendaknya juga di-tes keloyalan dan dedikasinya terhadap kerja di KPU yang sarat konflik kepentingan ini, agar sekretaris/sekretariat KPU juga punya tanggung jawab besar terhadap kelancaran tugas KPU sehingga tidak arogansi dan tidak membiarkan komisioner mengentaskan dirinya dari lembah lumpur disclaimer. Semoga! (*)

Leave a Comment