Oleh:
Jessi Tri Joeni, S.Tr, MM
Komisioner KPU Kabupaten Demak

Ketika awal takbir pertama sholat isyak tanggal 27 April 2009 akan mulai, terlintas  dalam pikiran terkait kasus TPS 4 desa Tamansari Kecamatan Mranggen “suara hilang milik siapa ?”. Walau mencoba untuk tetap khusu’ dan sampai takhiyat akhir selesai. Dalam hati mengamini dengan jawaban “belum tentu suara itu milik partai A atau B, ataupun partai yang lain”. Namun permasalahan ini harus tuntas dan dapat diselesaikan dengan tidak meninggalkan masalah. Pada tataran ideal dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan umum ada ruang dimana permasalahan dapat ditampung, yang kemudian ditindak lanjuti oleh lembaga yang berwenang, baik pada ranah pidana ataupun pelanggaran administrasi.

TPS 4 desa Tamansari dalam catatan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu model C 1 DPR – DPD mempunyai jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 300 pemilih dengan komposisi pemilih laki – laki 151  orang dan pemilih perempuan 149 orang. Yang menggunakan hak pilih sebanyak 222 orang dengan rincian jumlah suara sah 166 dan jumlah suara tidak sah 56. Yang menjadi permasalahan adalah jumlah total suara sah dari partai nomor 1 sampai nomor  akhir adalah sebanyak 146, yang kemudian diklaim oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa suara yang hilang itu miliknya. Versi saksi PDIP dan dikuatkan oleh Panwaslu Provinsi Rahmulyo Wibowo suara partai mendapat 5, caleg Ir. H. Daryatmo Mardiyanto mendapat 11 suara, Hj. Noor Haniah, SH medapat 1 suara, Drs. Rustam Fachri mendapat 1 suara dan Dra. Endang Setyaningdyah mendapat 2 suara sehingga jumlah total suara hilang sebanyak 20 suara (Suara Merdeka, 29 April 2009). Atau mungkinkah kekeliruan menghitung jumlah total suara ?

Malam semakin larut, kita mencoba untuk mendudukan permasalahan ini secara arif dan sesuai dengan mekanisme yang ada, walau dalam benak hati yang paling dalam kadang bertentangan untuk membuktikan sebuah kebenaran, meski terkadang pahit namun regulasi membenarkan bahwa proses penghitungan ulang sudah tertutup sejak palu Ketua PPK memutuskan dan rekapitulasi penghitungan suara tanpa ada keberatan dari partai yang bersangkutan. Disinilah diperlukan seorang yang mau mengerti dengan penuh kearifan dan tahu betul mekanisme yang ada, sehingga tidak memperkeruh suasana. Yang akhirnya disepakati apakah penghitungan ulang dengan cara membuka kotak suara disetujui atau tidak melalui mekanisme rapat pleno KPU Demak untuk keesokan harinya.

Rapat Rekapitulasi Suara

Mengacu pada UU No. 10 tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 46 tahun 2008 bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dengan cara membuka kotak suara dan membacakan dokumen (model C1 dan lampirannya) satu persatu per TPS.  PPK Mranggen telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dengan keputusan rapat pleno terbuka tanggal 15 April 2009, dimana dalam rapat pleno terbuka tersebut saksi dari PDIP tidak menyatakan keberatan sebagaimana yang diwakili oleh partai yang bersangkutan. Begitu juga pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Demak dengan keputusan rapat pleno terbuka tanggal 19 April 2009, dimana dalam rapat pleno terbuka tersebut saksi PDIP tidak menyatakan keberatan sebagaimana diwakili oleh saksi dari partai yang bersangkutan. Yang kemudian sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan rincian perolehan suara sah anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten (model DB 1 dan lampiran DB 1) disampaikan ke KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 2009.

Berkaca pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada masing – masing tingkatan dan terkait masalah TPS 4 Tamansari, rapat pleno KPU Kabupaten Demak memutuskan bahwa : (1) PPK Mrangen, KPU Kabupaten Demak telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sesuai tahapan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, (2) hasil rekapitulasi peroleh suara pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten telah dilaporkan kepada KPU Provinsi, (3) laporan atas dugaan adanya pelanggaran dan / atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten disampaikan kepada KPU Provinsi. Mengandung makna bahwa pintu telah tertutup untuk sebuah proses penghitungan ulang dengan cara membuka kotak suara. Kalaupun tidak puas gugatan pemilu dapat melalui jalur Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk dapat membuktikan suara hilang milik siapa ?

Mencermati tata cara mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Dan setidaknya permohonan memuat uraian tentang : (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, (2) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Disertai pula alat bukti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan dalam setiap jenjang penghitungan suara baik tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi, KPU dan berita acara penghitungan suara beserta berkas pernyataan keberatan peserta pemilu pada setiap jenjang penghitungan suara. Dan saksi dalam perselisihan hasil pemilu adalah saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan.

Peran saksi

Pemilu tahun 2009 banyak orang menilai sangat berat dan melelahkan. Hari Kamis, 9 April dimulai dari pukul 07.00 – 12.00   proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara rata-rata sampai dengan jam 21.00 serta proses rekapitulasi rata-rata berakhir sampai dengan jam 01.00. Kurang lebih KPPS bekerja 17 jam untuk menyelesaikan proses dari pemungutan suara sampai dengan pembuatan berita acara rekapitulasi dan sertifikat hasil penghitungan suara. Tidak jauh berbeda dengan waktu yang harus dikerjakan oleh para saksi dari partai politik, untuk mengawal perolehan suara parpol yang bersangkutan di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Demikian juga waktu yang dibutuhkan oleh para Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat desa untuk mengawasi proses tersebut.

Apabila mekanisme ini dapat berjalan berdampingan dengan peran dan fungsi sesuai dengan kapasitasnya : pemungutan, penghitungan, pengawalan dan pengawasan suara akan mengalir datar  tanpa ada tendensi atau muatan – muatan kepentingan. Pada kasus TPS 4 yang muncul adalah pengawalan suara yang tidak berkelanjutan, artinya saksi dari proses awal datang, proses pertengahan hilang, dan proses akhir ada lagi dengan mencatat hasil akhirnya, terutama untuk jumlah suara dari parpol yang bersangkutan baik di tingkat DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten.

Ada satu momentum penting yang tertinggal yaitu proses pertengahan berupa kegiatan penghitungan suara, apabila peran saksi sesuai dengan fungsinya untuk menyaksikan proses penghitungan suara ini, ada satu keyakinan bahwa pengawalan suara parpol sesuai dengan jumlah yang didapat tanpa merasa dirugikan, karena apabila dalam kesempatan tersebut terjadi pergeseran jumlah suara, saksi akan mengetahuinya secara pasti dan akan membetulkannya. Dan apabila terjadi keberatanpun akan dilayani oleh KPPS dengan mencatat pada form model C3 kejadian khusus. Menurut hemat saya, peran saksi di TPS sangat menentukan dalam mengawal proses awal suara parpol, yang kemudian bergulir pada peran saksi ditingkat kecamatan, kabupaten dst. Yang nantinyapun dalam proses peselisihan di MK sangat menentukan peran saksi tersebut.

Ke depan

Pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan azas langsung, umum, bebas dan rahasia ( LUBER ), serta jujur dan adil ( JURDIL ). Setidaknya ada dua keinginan yang akan dicapai dalam proses pelaksanaan pemilu ini, yaitu sukses secara tahapan dan sukses secara subtansi. KPU Kabupaten Demak  sebagai pelaksana regulasi yang dituangkan dalam setiap tahapan harus dapat mengawal dengan cermat dan tepat setiap tahapan – tahapan. Secara subtansi KPU tidak hanya memberikan informasi – informasi kepada masyarakat terkait dengan  tahapan yang ada, menekan angka golput, cara mencentang yang baik dan benar, tetapi secara moral harus dapat mengantarkan calon anggota legislatif yang nantinya duduk di kursi DPRD, menjadi anggota dewan yang kredibel dan amanah sesuai dengan dambaan masyarakatnya. Disinilah peran pendidikan pemilih menjadi tumpuan untuk dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui media sosialisasi. Sebagai contoh persoalan mendasar pintu masuk calon anggota legislatif adalah melalui partai politik, setidaknya calon pemilih mengetahui bahwa parpol yang berkualitas yaitu mampu menghilangkan gap antara aspirasi pemilihnya dengan aspirasi parpolnya, tidak bertolak belakang tetapi berjalan berhimpitan. Indikator lain parpol yang berkualitas dapat melakukan pendidikan politik dan melakukan seleksi politik secara benar sehingga mampu menampilkan anggota perwakilan yang handal.  Tidak kalah pentingnya adalah penekanan pendidikan ini pada ranah pembelaan kepentingan masyarakat dan parpol tersebut apakah mampu mengelola konflik – konflik yang ada di masyarakat dengan cara yang elegan dan demokratis ?.

Dikaitkan permasalahan yang ada dan keinginan diatas kedepan pembekalan SDM dari tingkat KPPS, PPS dan PPK yang bekerja bersifat ad hoc, secara serius KPU bertanggung jawab atas penularan ilmu terhadap mereka melalui bimbingan teknis penyelenggara pemilihan umum. Titik berat pada level pelaksana di tingkat bawah bahwa KPPS secara  mendalam wajib mendalami aturan main mengenani rangkaian mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan pengisian berita acara beserta lampiran – lampirannya yang tertuang dalam formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan menyampaikannya kepada PPS, saksi peserta pemilu dan Panwaslulap. Dengan kekuatan 7 orang dan dibantu 2 orang petugas keamanan TPS harus dapat memaksimalkan tugas dan wewenang antara lain : (1) mengumumkan dan menempelkan DPT dan DCT di TPS, (2) menyerahkan DPT kepada saksi yang hadir dan PPL, (3) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, (4) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan dan penghitungan suara, (5) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi, PPL dan PPK melalui PPS, (6) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL, (7) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. Disamping kesiapan fisik yang prima bagi KPPS dan kecermatan untuk melaksanakan hajat Besar bangsa Indonesia,  Insya Allah kasus suara hilang di Tamansari tidak akan terulang.