Workshop Penyusunan DIP

Demak, kpudemak.kpu.go.id– Keterbukaan Informasi Publik bukan hal yang tabu lagi saat ini. Sejak diterbitkan UU Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008 silam, setiap Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengakses informasi Publik. Kendati terbuka, bukan berarti masyarakat bisa buka-bukaan mengakses informasi yang ada di Badan Publik. Pada dasarnya, Urgensi dari UU Nomor 14 Tahun 2008 ialah menjamin adanya hal masyarakat dalam mengakses informasi publik terhadap badan-badan publik yang ada.

Hal itu disampaikan Komisioner KIP Jawa Tengah, Handoko, pada acara workshop penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Daftar Informasi Publik (DIP) Pemilu dan Pilkada di KPU Kabupaten Demak dan uji konsekuensi, (23/8). Acara yang berlangsung di Aula kantor tersebut diikuti Komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Demak.

Handoko menyampaikan, Badan Publik termasuk KPU Kabupaten Demak wajib menyediakan menyediakan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan. Informasi itu dikategorikan menjadi Informasi yang diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan yang dikecualikan.

Pada kesempatan itu peserta juga diberikan pelatihan menyusun DIP. DIP antara lain memuat nama dokumen, ringkasan dokumen, unit kerja/satker yang menguasai informasi, pejabat penanggungjawab penerbitan informasi, waktu dan tempat penerbitan informasi, jangka waktu penyimpanan atau jadwal retensi arsip, bentuk informasi yang tersedia, domain, kode dokumen dan kategori informasi (*)