Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2020

KPUDEMAK, 01 Oktober 2019 bertempat di gedung Bina Praja, KPU Kabupaten Demak melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak tahun 2020. Tepat pukul 14.25 WIB penandatangan tersebut dilakukan antara Ketua KPU Kabupaten Demak Bambang Setya Budi dengan Sekda dr.Singgih Setyono MMR. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh 4 komisioner KPU yaitu Hastin Atas Asih, Siti Ulfaati, Nur Hidayah dan Abdul Latif, Asisten 1 AN Wahyudi, Asisten 2 Windu Sunardi, Asisten 3 Hadi Waluyo, Kepala Kesbangpolinmas Agus Herawan, Kabag Pemerintahan Umum Setda Yulianto, Wakapolres Kompol Akhmadi dan beberapa instansi terkait lainnya.

Ketua KPU Kabupaten Demak Bambang Setya Budi menyampaikan, jumlah anggaran hibah untuk Pilkada 2020 yang disepakati adalah Rp. 29.006.020.000. Ada kenaikan hampir 80 persen jika dibandingkan dengan anggaran hibah di Pilgub Jateng 2018 yang sebesar Rp 16,8 miliar.

“Penandatanganan NPHD merupakan persiapan awal untuk pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Demak, ini merupakan bagian dari implementasi persiapan tahapan Pilkada tahun 2020 sebagaimana amanah di PKPU 15 tahun 2019 yaitu bahwa penandatangan NPHD harus dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan tahapan dimulai yakni tanggal 1 Oktober 2019”.

Bambang menuturkan bahwa anggaran Pilkada sebesar 29 Milyar tersebut 40 persen atau sekitar 14 milyar untuk honorarium petugas Badan ad hoc seperti PPK, PPS, PPDP dan KPPS, sosialisasi, pencalonan, kampanye, pemutakhiran data dan daftar pemilih. Selain itu anggaran tersebut juga untuk mencukupi kebutuhan 1600 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 14 Kecamatan dan 249 Kelurakan di Kabupaten Demak.

“Dalam Pilkada Serentak 2020 ini, jumlah TPS berkurang menjadi 1600 dengan jumlah pemilih sekitar 500-600 orang per TPS. Berbeda dengan jumlah TPS di Pemilu 2019 yang mencapai 1.876 TPS dengan jumlah pemilih maksimal 300 per TPS”.

Dalam proses pelaksanaan NPHD ini juga memuat dua hal yaitu terkait dengan penggunaan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada dan terkait mekanisme pencairan dana hibah. Adapun pencairan dana hibah dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama tahun anggaran 2019 dilaksanakan 1 kali pencairan dana anggaran sebesar 210 juta dan sisanya dicairkan tahun 2020. Di tahun 2020 pencairan dilakukan 3 kali yaitu 40% di awal tahun 2020 (Januari), 50% dicairkan 4 bulan sebelum pemungutan (Mei 2020) dan 10% nya akan dicairkan di bulan Agustus 2020.

You may also like...