HUMAS, CITRA DIRI KPU

HUMAS, CITRA DIRI KPU

Karanganyar – Selasa, 8 Oktober 2019. KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat evaluasi partisipasi masyarakat dan kehumasan pada Pemilu Serentak 2019 di Hotel Nava Tawangmangu Kabupaten Karanganyar yang berlangsung selama 2 hari yakni tanggal Selasa 8 – 9 Oktober 2019. Kegiatan yang melibatkan divisi Sosialisasi, Parmas, dan SDM di 35 Kabupaten /Kota se Jawa Tengah ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Povinsi yaitu Yulianto Sudrajat.

Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan bahwa tugas yang melekat pada bidang sosdiklih adalah memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait Pemilu, artinya tugas ini melekat di setiap tahapan karena membangun kesadaran Pemilih adalah proses yang harus dilakukan secara kontinyu. Ini menunjukkan capaian dari edukasi yang dilakukan tersebut tidak terbatas pada angka kuantitatif, melainkan lebih ke kualitasnya

“Tujuan utamanya adalah bukan hanya di angka partisipasi yang tinggi saja, melainkan membuat Pemilih datang ke TPS, memilih atas kesadarannya bukan karena money politic.  Sehingga suara itu akan jatuh di orang- orang yang tepat.”

Menurut Diana Ariyanti, Anggota KPU Provinsi bahwa salah satu tujuan dari evaluasi ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan KPU kepada masyarakat atau Peserta Pemilu. Karena selain sosialisasi ada peran ke-Humas-an yang harus dijalankan. KPU harus mampu menjadi jembatan, memberikan informasi yang transparan dan cepat kepada masyarakat.

“Citra diri KPU itu ya di divisi sosialisasi dan Parmas. Kalau istilah kerennya adalah Jubir KPU. Jadi setiap ada permasalahan atau serangan hoaks merekalah yang akan selalu ada di depan untuk meberikan penjelasan kepada masyarakat.

Siti Ulfaati, Anggota KPU Kabupaten Demak dan juga peserta dalam acara evaluasi tersebut menuturkan bahwa kemajuan teknolgi hari ini tidak bisa diabaikan. Media massa, media sosial sudah memasuki ruang-ruang pribadi masyakat kita. Tuntutan itu membuat anggota KPU harus mampu mengikuti perkembangan zaman, menguasai IT dan dunia Jurnalistik.

“Selama ini KPU baik secara kelembagaan atau pribadi diserang isu- isu hoaks. Bahkan lebih parahnya menjadi bulan-bulanan netizen. Kemampuan dan ketepatan dalam memberikan jawaban, argumentasi yang tepat baik lewat tulisan maupun lisan sangatlah diperlukan. Di Demak sendiri Badan Adhoc diwajibkan memiliki Fanspage dan IG. Hal ini dilakukan agar informasi dari KPU bisa diteruskan atau disebarkan ke masyarakat secara cepat dan tepat.