BEDAH UNDANG-UNDANG PILKADA

KPUDemak, Senin, 02 Desember 2019 KPU Kabupaten Demak menyelenggarakan Bedah Undang-Undang Pilkada dengan tema “Mendorong Pilkada Langsung yang Demokratis”. Acara tersebut dilakukan di Aula KPU Kabupaten Demak yang bertempat di Jl. Kyai Turmudzi No.1 Demak dan dihadiri oleh Ormas, OPD, Partai Politik dan Media.

Acara tersebut dibuka langsung oleh ketua KPU Kabupaten Demak Bambang Setya Budi. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan bahwa ada 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota se Indonesia yang melakukan Pilkada serentak. Sedangkan di Jawa Tengah sendiri ada 21 Kabupaten/Kota. Sehingga bedah undang-undang ini dimaksudkan agar masyarakat memahami tahapan yang ada di Pilbup Demak 2020. Harapannya, maysarakat akan turut andil mensukseskan dan mengawal setiap tahapan yang ada. Bedah undang-undang ini akan dilakukan beberapa kali, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak parsial.

“Bedah undang-undang ini akan kita lakukan beberapa kali, atau beberapa seri. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami regulasi dasar pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 yang akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020” Kata Bambang.

Adapun Narasumber dalam acara tersebut adalah anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan yaitu Muslim Aisha. Dalam penjelasannya Muslim menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa Kepala Daerah hasil Pemilihan Tahun 2015 pelaksanaan pemungutan suara serentak pada bulan September 2020 dan Kepala Daerah hasil Pemilihan 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Kedua, pemungutan suara serentak nasional dalam Pilgub, Pilbup, Pilwakot di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024.

Selain itu  Muslim menjelaskan bahwa dalam Pilkada Serentak di Demak, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD. Sedangkan untuk persentase syarat dukungan pasangan calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 adalah sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Demak 877.343 (delapan ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus empat puluh tiga) yaitu 65.801 (enam puluh lima ribu delapan ratus satu) dengan jumlah dukungan harus tersebar di 50% dari jumlah kecamatan yaitu 14 kecamatan di Kabupaten Demak yakni paling sedikit adalah 8 kecamatan.

Hastin Atas Asih selaku Divisi Hukum dan Pengawasan menyampaikan bahwa bedah undang-undang adalah sebagai upaya menilisik lebih jauh pasal demi pasal yang ada dalam undang-undang Pilkada yang telah mengalami beberapa perubahan yaitu dari UU 1 tahun 2015, UU 8 tahun 2015 sebagimana diubah dalam UU 10 tahun 2016.

“Ada beberapa perubahan dalam UU Pilkada dan sudah selayaknya publik mengetahui dan memahami, terlebih yang menjadi dasar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak yang dilaksanakan tahun 2015 adalah UU 1 tahun 2015 dan UU 8 tahun 2015” Pungkas Hastin.

Mungkin Anda juga menyukai